Tingkatkan Kinerja dan Cegah Korupsi, BRMP Lingkungan Laksanakan Sosialisasi SPI dan MRI
Pati, 24 September 2025 - seluruh pegawai BRMP Lingkungan mengikuti kegiatan sosialisasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Manajemen Risiko Indeks (MRI). Kegiatan dibuka oleh Kepala BRMP Lingkungan Pertanian, Dr. Lutfi Izhar S.P., M.Sc. Dalam sambutannya, beliau berpesan agar seluruh pegawai dapat menyimak dengan seksama sehingga dapat lebih memahami terkait SPI dan MRI. Karena hal tersebut berkaitan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh inspektorat jenderal kementan beberapa saat yang lalu.
Hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan tersebut Zainal Arifin S.H, M.H dan Aris Syaikhuddin Naafik, S.Pd sebagai perwakilan dari Inspektorat Daerah Kab. Pati dengan materi “Pencegahan korupsi, benturan kepentingan dan Whistle Blowing System” dan “Manajemen Risiko Indeks sebagai Intrumen Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja”.
SPI penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan, menjamin keandalan laporan keuangan dan pengamanan aset negara, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, SPI juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan program, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Sedangkan MRI membantu organisasi mengelola ketidakpastian untuk mencapai tujuan. Dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menangani risiko, organisasi dapat melindungi aset, meningkatkan stabilitas, dan memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan. MRI juga menjadi alat untuk mengukur kesadaran dan komitmen terhadap manajemen risiko, sehingga membantu perbaikan berkelanjutan dalam kinerja dan pengelolaan risiko.
Pencegahan korupsi dan penanganan benturan kepentingan sangat penting untuk menjaga keadilan sosial, kepercayaan publik, dan stabilitas negara, serta memastikan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan mencegah korupsi dan mengelola benturan kepentingan, kita membangun sistem yang transparan dan akuntabel, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat terwujud dan hak-hak masyarakat terlindungi.